FEB, INSTITUT- “Negara Indonesia merdeka selama 66 tahun tapi selama itu kita tidak membangun apa-apa, kecuali membangun kemiskinan. Jika kita ingin berubah maka sistemnya yang harus dirubah, kita tidak lagi menyerahkan sistem pada pasar, sebagai alternatifnya adalah ekonomi kerakyatan,” ucap Sugiono Bendahara umum HKTI dalam kuliah umum Membangun Ekonomi Bangsa Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Teater II Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Rabu (25/10).
Rilis salah satu lembaga internasional, Indonesia mempunyai 14 orang yang termasuk kedalam 100 orang terkaya di dunia, kebanyakan mereka adalah pengusaha rokok, sawit, dan tambang. Dalam rilis lain pula dilaporkan Indonesia masuk dalam runtutan ke 14 negara yang menyokong perekonomian global. Sesuatu hal yang mencengangkan, akan tetapi hal tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
Jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 31,02 juta jiwa, standar ini sesuai standar BPS yang mempatok pendapatan perkapita kepala keluarga sebesar $ 0,5/hari atau Rp. 211.726/ bulan, dan akan bertambah banyak bahkan hampir setengah penduduk indonesia dikatakan miskin jika standar tersebut disamakan dengan standar Bank Dunia sebesar $ 2, “Logikanya jika rata-rata harga beras Rp. 7000/Kg dalam sebulan akan menghabiskan Rp. 504.000, anehnya pemerintah mematok kemiskinan dengan pendapatan RP. 211.726/bulan berarti jika seorang makan satu kali dalam sehari itu belum dikatakan miskin,” tegas Sugiono dengan mimik muka bertanya.
Menurut Sugiono, ekonomi kerakyatan lahir dari proses ekonomi dan tradisi bangsa Indonesia, sistem ini juga sesuai dengan amanah konstitusi dalam UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, “Warga negara berhak atas pekerjaan yang layak, ini ada dalam ekonomi kerakyatan yang sepenuhnya berpihak terhadap rakyat.” Ujar lulusan Amerika Serikat yang juga pengusaha.
Kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam menjawab tatangan global menunjukan ekonomi kerakyatan sebagai alternatif yang tepat, sejauh ini sistem tersebut telah survive di negara kita, “Sejak dulu orang tua kita sudah lama mengenal sistem ini dengan memilih jalan tengah diantara sistem yang ada, karena sistem ini sesuai dengan budaya rakyat indonesia,” tutur Sugiono.
