Setelah dipastikan menang Pemilu, Joe Biden tak lama lagi segera
bercongkol di tampuk kekuasaan. Segudang wacana mengenai proyeksi kebijakannya
telah diprediksi oleh para pakar, terlebih lagi mengenai dampaknya bagi
Indonesia.
Kekalahan Donald Trump di Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) 2020 menandakan sinyal ketidakpuasan publik AS terhadap pemerintahan
Trump. Kebijakannya yang tak lepas dari kontroversi hingga menuai kritik dari
masyarakat mewarnai periode pertamanya sebagai Presiden AS. Akibatnya, Ia terpaksa menerima pil pahit setelah dipecundangi Joseph
Robinette Biden (Joe Biden) dengan margin suara elektoral sebanyak 306
berbanding 232 suara.
Kemenangan Joe Biden pun dinilai membawa babak baru bagi Amerika
Serikat sekaligus dunia internasional. Pria kelahiran Pennsylvania ini nantinya
akan didaulat sebagai Presiden AS ke-46 pada Januari 2021, menyusul kekalahan rival petahananya, Donald Trump. Segelintir
wacana mengenai kebijakan politik AS di tangan Joe Biden pun telah diprediksi
pakar-pakar politik internasional.
Diskursus mengenai dinamika politik AS tak melulu soal kontestasi
antara nama-nama kandidat presiden. Sejauh ini, raksasa politik AS seperti
Partai Demokrat dan Partai Republik juga turut mengambil peranan dalam setiap
keputusan yang dikeluarkan presiden. Di lain sisi, nama Indonesia pun nampaknya
takkan pernah lepas dari hegemoni beserta pengaruh kebijakan luar negeri AS,
tak terkecuali di era kekuasaan Biden nanti.
Melihat fenomena tersebut, Institut melakukan wawancara khusus dengan
Nazaruddin Nasution, Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Jakarta, yang sekaligus mantan Wakil Duta Besar Republik Indonesia
untuk AS tahun 1997-2000. Wawancara ini dilakukan pada Selasa (24/11).
1. Bagaimana perbedaan mendasar antara presiden dari Partai Demokrat
dan Partai Republik?
Perbedaan yang prinsipil dari presiden Partai Republik, dalam hal
ini diwakili oleh Donald Trump, George W Bush, Bush Senior, dibandingkan dengan
presiden dari Partai Demokrat yang diwakili oleh Barrack Obama, Bill Clinton,
dan nanti Joe Biden adalah Partai Demokrat ingin mengedepankan
multilateralisme, sedangkan Republik mengedepankan bilateralisme. Partai
Demokrat lebih mengedepankan soft power—pendekatan secara diplomasi,
sedangkan Republik lebih mengedepankan hard power—pendekatan kekerasan.
Sebagai contoh, apa yang dilakukan George W Bush di Afghanistan dalam menghadapi
terorisme sebagai akibat dari peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Kemudian berlanjut invasi AS ke Irak yang juga dilakukan oleh George W Bush
yang semula disinyalir memiliki senjata pemusnah massal, akan tetapi tidak
terbukti. Sehingga tetap melakukan serangan ke Irak yang semata-mata pada
akhirnya adalah untuk mengganti Presiden Irak Saddam Hussein.
2. Apa pengaruh kemenangan Presiden AS dari Partai Demokrat bagi masa
depan Indonesia?
Pada masa Soeharto berkuasa di Indonesia,
saat itu yang menjadi Presiden AS adalah Bill Clinton. Ada dua masalah yang
muncul saat itu. Pertama, masalah yang bekaitan dengan krisis ekonomi, di mana
Indonesia terkait dengan International Monetary Fund (IMF). Presiden Clinton berupaya untuk membantu
mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia, dan meminta
kepada Presiden Soeharto untuk menandatangani satu MoU dengan IMF pada 15
Januari 1998 yang disaksikan petinggi IMF.
Berselang 2-3 bulan kemudian, Indonesia menjadi terpuruk karena Presiden Soeharto sudah tidak bisa menguasai keadaan di
Indonesia, pergolakan terjadi di hampir seluruh kota, sehingga pada puncaknya
terjadilah peristiwa pada bulan Mei 1998 di mana Soeharto pada akhirnya
mengundurkan diri karena masalah ekonomi dan politik yang menekan di dalamnya.
Selain itu, pada masa Bill Clinton
Indonesia juga mengalami tantangan, karena menghadapi tuduhan pelangaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur, sehingga pada saat itu
AS melakukan embargo kepada Indonesia dengan tidak memberikan suku cadang
pesawat F-16 buatan AS, karena dituduh telah melakukan pengeboman
di Timor Timur. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat dalam hal ini
Presiden Bill Cllinton lebih mengutamakan isu-isu yang bersifat soft power,
seperti demokrasi, good governance, HAM, dsb.
3. Akankah Joe Biden mengikuti garis kebijakan para pendahulunya dari
Partai Demokrat?
Pada masa Obama, tercipta suatu upaya meluruskan persepsi yang
selama ini keliru bahwa Islam adalah teroris, dan teroris itu adalah Islam—yang
terjadi pada masa George W Bush. Presiden Obama menyatakan dalam pernyataannya
di Kairo pada 2009, bahwa perlu diwujudkannya suatu babak baru hubungan antara
dunia Islam dengan barat, karena adanya mispersepsi keliru yang selama ini
ditujukan AS pada masa George W Bush. Pendekatan dari Presiden Obama yang
mewakili Partai Demokrat, sebagaimana yang terjadi dengan Presiden Bill Clinton
lebih pada pendekatan yang bersifat prinsipil, yaitu masalah yang berkenaan
dengan masalah toleransi beragama.
Diperkirakan Presiden Joe Biden akan mengikuti garis kebijaksanaan
dari kedua pendahulunya yakni Obama dan Clinton untuk menciptakan kerukunan
umat beragama dan HAM, good governance, demokrasi, lingkungan hidup,
dsb.
4. Apa efek terpilihnya Biden terhadap masa depan masyarakat muslim
dunia, khususnya Indonesia?
Diperkirakan upaya-upaya pendekatan juga akan dilakukan Biden
dengan kelompok-kelompok muslim di berbagai belahan dunia termasuk di
Asia-Pasifik—dalam hal ini termasuk di Indonesia. Menarik perhatian bahwa di
dalam salah satu pidatonya di depan Council on Foreign Relations, capres Joe
Biden pada saat itu menyatakan bahwa di Asia-Pasifik ada beberapa negara yang
menjadi mitranya, dan disebutkan empat negara—Australia, Jepang, Korea Selatan,
dan Indonesia. Disebutnya nama Indonesia secara eksplisit ini menunjukkan bahwa
Amerika Serikat melihat faktor bahwa Indonesia adalah penting.
Yang jelas, Presiden Joe Biden sesudah terpilih nanti menyatakan
bahwa ia akan mengubah kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang Sembilan
negara muslim untuk memasuki AS, dan ini sesuatu yang tentu diharapkan dalam
waktu dekat akan ada satu pernyataan, dan lazimnya itu disampaikan presiden
pada satu pidato yang disebut State of Union Address pada 20 Januari
2021 nanti, saat Biden dilantik sebagai Presiden AS.
5. Apa harapan Anda dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS
selanjutnya?
Apa yang diharapkan dari Joe Biden tentu saja pendekatan dengan
negara-negara yang selama ini diabaikan, atau diacuhkan oleh Trump akan dibina
dan dirintis oleh Biden. Sehingga diperkirakan AS akan melakukan pendekatan
yang lebih erat dengan Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara seperti
Malaysia, Singapura, dan Filipina dalam upaya untuk mengimbangi pengaruh Cina
di kawasan Asia-Pasifik. Segala upaya investasi Cina yang berlangsung di negara
tersebut diperkirakan akan diimbangi AS dalam upayanya untuk mendapatkan
dukungan dari negara-negara di Asia Tenggara.
Sehingga diperkirakan pada masa Presiden Biden mendatang akan
banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang lebih mempunyai dampak positif
bagi Indonesia. Kita juga harus membuat suatu pelajaran dari apa yang dihadapi
Indonesia pada masa Obama maupun Clinton. Jadi, yang kita harus waspadai dan cermati
adalah apabila Indonesia dihadapkan dengan isu-isu pelanggaran demokrasi, HAM,
pemerintahan yang bersih, lingkungan hidup, dsb. Pendekatan-pendekatan soft
power yang dikemukakan Biden dari Partai Demokrat ini akan mengikuti pola
sebagaimana yang telah dilakukan presiden-presiden Demokrat sebelumnya.
Maulana Ali Firdaus
