Pada 2 Mei lalu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah
Jabodetabek dan Banten mengadakan aksi untuk memperingati Hari Pendidikan
Nasional.
Dalam aksi ini, Aliansi BEM SI menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan
pendidikan. Aksi ini dilakukan
di depan Gedung Kementrian Pendidikan dan Budaya
(Kemendikbud) serta Kementrian Riset, dan Pendidikan Tinggi Repubklik Indonesia
(Kemenristedikti).
Melalui aksi tersebut, BEM SI menyuarakan beberapa tuntutan guna
memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Orator Aksi Evan Kurniawan,
pendidikan selayaknya menjadi prioritas utama. Aksi ini menuntut pemerintah
untuk merealiasikan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. “Seperti
amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya,
Selasa
(2/5).
BEM SI menyuarakan beberapa tuntutan dalam aksi ini. Pertama, menuntut
pemerintah untuk segera menjamin wajib belajar 12 tahun di seluruh wilayah
Indonesia dengan payung hukum yang jelas. Kedua, mendesak pemerintah agar
mematuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan dana APBD serta APBN sebesar
20% untuk pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.
Ditemui di depan Kemendikbud, Evan mengatakan, pemerintah belum serius
dalam membangun pendidikan di Indonesia. berkaca pada fenomena, ia melihat
masih ada beberapa tenaga pengajar yang kurang mumpuni. Selain itu juga tenaga
pengajar dirasakan masih sangat kurang. “Coba kita lihat di Papua, apakah
pendidikan sudah merata?,” tegas Evan dalam memimpin orasi.
Menanggapi permasalahan tersebut, pihak Kemendikbud memanggil
perwakilan dari BEM SI untuk membicarakan lebih lanjut tentang tuntutan
mahasiswa. Dari situ, mahasiswa dan pihak Kemendikbud menemukan titik temu atas
persoalan tersebut. Kesepakatanya, pihak Kemendikbud harus memberikan tanggapan
tentang tuntutan BEM SI di hadapan masa aksi.
Tanggapan
tersebut diwakili oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Dr Supriatno. Terkait persoalan pendidikan, menurutnya tuntutan ini tidaklah mudah.
Pemerataan pendidikan memang sulit untuk direalisasikannya
di Indonesia. Ia pun berharap menggandeng para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam permasalahan pendidikan. “Bukan
hanya kita sebenarnya yang berperan dalam memajukan pendidikan, tapi seluruh
elemen masyarakat Indonesia,” pungkas Supriatno di depan
masa aksi, Selasa (2/5).
Lebih lanjut, Koordinator Aksi Wildan Habibi mengatakan, pemerintah harus lebih serius untuk memajukan
pendidikan.
Seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Karena
pendidikan sangat penting bagi kecerdasan Bangsa Indonesia.
Seharusnya negara harus menjadikan
pendidikan sebagai prioritas utama bagi kemajuan bangsa. “Dalam diskusi dengan
pihak Kemendikbud, ia menjanjikan akan adanya forum resmi antara mahasiswa
seluruh Indonesia dan pihak Kemendikbud,” papar
Wildan yang juga Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Selasa (2/5).
I
