Para buruh melakukan unjuk rasa saat memperingati Hari Buruh
Internasional pada Selasa (1/5). Bahkan aksi Mayday terjadi di seluruh
belahan dunia sebagai ajang unjuk rasa para buruh. Di Indonesia, aksi demo
tersebut menuntut berbagai janji pemerintah dalam upaya menyejahterakan para
buruh yang tak kunjung dipenuhi.
Ketika menuju Istana Negara para buruh sambil memegang baliho yang
bertuliskan tuntutan berupa kesejahteraan buruh. Mereka berjalan kurang lebih 1
kilometer dari patung kuda menuju Istana Negera RI. Salah seorang Orator Demo
Lukman Said tak henti meneriakkan semangat dan menyampaikan beberapa tuntutan
melalui pengeras suara.
Di tengah terik matahari, para buruh berjalan dengan ditemani
alunan gendang yang semakin meramaikan suasana seraya berorasi. Selain itu
mereka memakai pakaian yang berbeda guna menunjukkan kelompok buruh tertentu.
Warna pakaian yang digunakan bermacam-macam seperti merah, hitam, jingga dan
putih.
Aksi unjuk rasa ini digagas oleh Konfederasi Rakyat Pekerja
Indonesia (KRPI). Kemudian terlibat juga beberapa serikat buruh lainnya seperti
Komite Nusantara Aparatur Negeri Sipil (KNANS), Federasi Pekerja Pos dan
Logistik Indonesia (FPPLI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI),
Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Federasi Serikat Buruh Indonesia
(FSBI).
Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menuntut janji kepada pemerintah
agar menjamin kesejahteraan para buruh. Serta menuntut adanya trilayak yaitu
kerja layak, upah layak dan hidup layak, terpenuhinya lima jaminan sosial,
revisi undang-undang Aparatur Sipil Negara (ANS), dan menyelamatkan aset
negara.
Menurut Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
Lukman Said bahwa presiden belum
memenuhi janji yang diucapkannya pada kampanye di Tanjung Priok. Dalam janjinya
presiden akan mengesahkan revisi undang-undang Aparatur Negeri Sipil (ANS)
tahun 2018. “Saya menginginkan bapak presiden untuk lebih komunikatif terhadap
bawahannya. Bahkan sampai saat ini undang-undang ANS belum direvisi,” ungkap
Lukman Said, Selasa (1/5).
Lebih lanjut menurut Lukman pemerintah lebih selektif lagi dalam
menerima tenaga kerja asing. Hal ini berdampak dengan terjadinya Masyarakat
Ekonomi Asean sehingga orang dari luar negeri bebas bekerja di Indonesia.
Bahkan bertambahnya tenaga kerja asing berdampak bagi buruh Indonesia yang
mendapat perbedaan upah.
Selain lima tuntutan dalam unjuk rasa tersebut, para pekerja Pos
Indonesia juga meminta agar gaji pensiun mereka disetarakan dengan Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Menurut Ketua Bidang Organisasi Pos Indonesia Danny Momer
untuk gaji pensiun tidak setara dengan yang dikerjakan selama ini. Apalagi saat
pensiun,kesejahteraan dan kebutuhan para pekerja selama ini tidak mencukupi.
Salah seorang pekerja Pos Indonesia Joni mengatakan pemerintah saat
ini kurang memperhatikan para pekerja Indonesia. Ia selama bekerja di
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum dapat menunjang kesejahteraan hidup nya.
Ia berharap para buruh mendapat perhatian dari pemerintah. “Kita sudah mengabdi
untuk negara, tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat,” keluhnya, Selasa
(1/5).
NF
