Dua kali dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi
Negeri (BOPTN) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
dipangkas. Mahasiswa dan pegawai pun terkena imbasnya.
UIN
Jakarta mendapat pemangkasan BOPTN. Total pemotongan anggaran yang harus
diterima UIN Jakarta sepanjang tahun 2016 ini mencapai Rp42 miliar. Imbasnya,
beberapa kegiatan mahasiswa dan pegawai terhambat.
Salah
satu kegiatan mahasiswa yang terkendala adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Komunitas Musik Mahasiswa Ruang Inspirasi Atas Kegelisahan (KMM-RIAK). Ketua
KMM-RIAK Achmad Daud Darmawan mengeluhkan sulitnya mencairkan dana kegiatan
mahasiswa. Berbagai cara pun dilakukan
untuk memenuhi kekurangan dana, salah satunya adalah mencari dana usaha.
Untuk
mencairkan dana di Bagian Kemahasiswaan, Daud menuturkan sudah lima kali
bolak-balik mendatangi Bagian Kemahasiswaan UIN Jakarta untuk mengambil uang
kegiatan. Namun, dana yang dibutuhkan
tak kunjung turun. “Padahal kita butuh Rp9 juta untuk acara LEDAK RIAK yang
akan digelar Desember mendatang,” paparnya, Selasa (15/11).
Tak
hanya kegiatan mahasiswa yang terhambat, mulanya Pemilihan Umum Raya (Pemira)
pun terancam. Namun, menurut Ketua Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) Wahid
Hasyim, acara pemilihan pempimpin mahasiswa di jurusan, fakultas dan
universitas ini mendapatkan talangan dari BLU. “Untuk Pemira dapat pinjaman
uang,” paparnya saat dihubungi lewat telpon Sabtu (19/11).
Merespons
hal tersebut, Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kemahasiswaan, Joko Mulyono
memaparkan, sebenarnya sudah banyak berkas pengajuan pencairan dana kemahasiswaan.
Dari semua proposal tersebut dapat dijumlah sekitar Rp130 Juta uang kegiatan
mahasiswa yang sebenarnya dijanjikan akan cair pada 16 November 2016. Namun,
hingga ditulisnya berita ini dana
tersebut belum juga turun. “Setiap hari saya dikejar mahasiswa yang ingin
mencairkan uang,” ujarnya, Selasa
(15/11).
Di
tempat yang berbeda, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Yusron Razak
mengungkapkan, pemblokiran dana oleh Direktur Jendral Anggaran Kementerian
Keuangan adalah penyebab utama macetnya
dana. Terpaksa beberapa alokasi dana
mahasiswa terhambat, di antaranya adalah untuk Pemilihan Umum Raya, Student
Achievment Awards, dan dana kegiatan mahasiswa. Tak hanya itu, penelitian dan
seminar mahasiswa pun ditiadakan.
Sambil
menunggu dana BOPTN yang masih terblokir, lanjut Yusron, pihak kemahasiswaan
mengajukan peminjaman dana BLU sebesar Rp200 juta. Namun, dana yang dipinjamkan
tersebut hanya cukup untuk membiayai
Pemira saja. ”Karena Pemira paling mendesak dan yang lain akan menyusul sambil
menunggu cair,” tuturnya, Rabu (9/11).
Terkait
hal itu, Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada membenarkan bahwa dirinya yang telah
menerima pengajuan peminjaman dana BLU sebesar Rp200 juta untuk kegiatan
mahasiswa. “Saya yang kelak akan menangung semua risiko dari peminjaman dana
tersebut,” ucapnya, Rabu (16/11).
Tak
hanya mahasiswa, pegawai pun turut terkena imbas pemangkasan anggaran. Kepala Sub Bagian Bina Bakat dan Minat
Mahasiswa kemahasiwaan UIN Jakarta Yusuf menuturkan, hingga sekarang uang makan
pegawai bulan Oktober yang biasa
diterimanya bersamaan dengan gaji belum
juga dibayarkan. ”Katanya pembayaran akan digabung dengan uang makan bulan
depan,” paparnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (18/11).
Pemblokiran
uang makan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian dan
Peraturan Perundang-undangan Kuswara. Menurutnya, memang terdapat pemblokiran
uang makan untuk seluruh pegawai. Namun, uang tersebut akan diganti pada bulan
berikutnya. ”Sebenarnya imbas pemangkasan APBN tak boleh menyentuh hak
pegawai,” tuturnya, Selasa (16/11).
Kepala
Bagian Perencanaan Edi Suandi menuturkan, walaupun ada pemangkasan anggaran
harusnya tak akan mengurangi gaji pegawai dan dana kegiatan mahasiswa. Makanya,
untuk saat ini status dana tersebut masih diblokir. “Jadi beberapa uang
kegiatan mahasiswa dan uang makan pegawai masih belum bisa dibayar karena
menunggu pemblokiran dibuka,” ungkapnya, Senin (14/11).
Edi menambahkan, sejak awal pemotongan BOPTN ia
telah merencanakan dan membatalkan beberapa anggaran yang dianggap kurang
penting. “Contohnya adalah penelitian, pelatihan untuk pegawai serta dana
pengabdian masyarakat,” jelasnya.
Lia Esdwi Yani Syam Arif
