Menjelang akhir 2016, Pemangkasan APBN
kembali terjadi di Indonesia. Jatah dana pendidikan nyaris amblas.
Belum
setahun adanya kebijakan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Mei 2016, Indonesia harus kembali mengalami pemangkasan APBN. Sebulan
lalu, tepatnya 3 Agustus 2016, sejumlah Rp133,8 triliun dipangkas kembali oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Bahkan,
pada Agustus lalu—pemangkasan kedua pada 2016—lebih besar ketimbang pemangkasan
sebelumnya yang berjumlah Rp50,016 triliun. Akhirnya, pemangkasan APBN 2016
berimbas pada perubahan jumlah alokasi anggaran, tak terkecuali dana
pendidikan.
Sebagai
wadah yang menaungi pendidikan, alokasi anggaran untuk Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) dipotong sebesar Rp6,523 Pada Mei lalu. Tak lama
berselang, anggaran yang diterima
Kemendikbud Agustus lalu kembali dipangkas sekitar Rp3,9 triliun.
Kala
Kemendikbud tengah disibukkan dengan anggaran yang semakin menipis, Kementrian
Agama (Kemenag) pun mengalami hal serupa. Anggaran Kemenag dipangkas hingga Rp2,5
triliun. Tentu berimbas pada lembaga pendidikan, terlebih lembaga pendidikan
yang berada di bawah naungan Kemenag, sebut saja Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kampus
yang berada di Tangerang Selatan ini harus rela mengurangi jumlah penelitian
dosen lantaran adanya pemangkasan dana. Ini diamini Kepala Pusat Penelitian
(Puslitpen) Wahdi Sayuti. Sekitar 87 proposal penelitian dosen terpaksa harus
dibatalkan. ”Anggaran yang disediakan sebenarnya Rp2,78 miliar, cuma karena
adanya pemangkasan APBN, puslitpen dipangkas sampai nol rupiah,” tuturnya,
Kamis (22/9).
Padahal,
sambung Wahdi, pada gelombang pertama, dosen yang mengajukan judul penelitian
mencapai 448. Sedangkan yang diterima hanya 328 judul. Ia mengatakan
diadakannya gelombang kedua merupakan akibat dari kuota yang tidak terpenuhi di
gelombang pertama. “Ada judul yang gak sesuai, makanya dialihkan ke gelombang kedua,”
tambahnya.
Pemangkasan
APBN pun menimbulkan persoalan baru bagi UIN Jakarta, yaitu kesulitan membayar
uang listrik. Kepala Bagian Perencanaan UIN Jakarta Edi Suwandi mengatakan,
bahkan pada November mendatang, UIN Jakarta hampir tak bisa membayar listrik
yang besarnya Rp600 juta per bulan. “Makanya harus berhemat,” cuitnya, Kamis
(15/9).
Edi
mengisahkan, pemangkasan dana dilakukan dalam dua gelombang. Pertama, dipangkas
Rp33 miliar, lalu pada gelombang kedua dipangkas kembali Rp9 miliar. Bak api
menyambar, imbas pemangkasan dana pun melalap dana kegiatan sivitas akademika
UIN Jakarta: penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Juga, terhambatnya pembangunan
infrastruktur.
Rektor
UIN Jakarta, Dede Rosyada membenarkan dampak pemangkasan anggaran terhadap
kegiatan dan pembangunan. Selama ini, dana pembangunan sarana prasarana dan
perbaikan gedung berasal dari pemerintah.
Karena
itu, lebih jauh Dede menjalaskan, pembangunan kampus tiga di Parung, Bogor
tertunda lantaran ketiadaan anggaran. “Kira-kira akan rampung dalam jangka waktu
empat tahun,” ucapnya, Rabu (21/9).
Senasib,
imbas buruk pemangkasan anggaran pun turut dirasakan UIN Sunan Gunung Djati
(SGD) Bandung. Beruntung, kampus ini hanya menghentikan pembangunanya tanpa
menghambat kegiatan tridharma perguruan tinggi. “Meski ada pemangkasan
anggaran, bersyukur kegiatan untuk pengembangan SDM tetap berjalan,” ujar
Kepala Bagian Keuangan UIN SGD Bandung Wardija, Kamis (22/9).
Menurut
Wardija, pemangkasan anggaran hanya diambil dari uang makan pegawai. Jika dosen
tidak melakukan sidik jari mulai dari pukul 07.00-16.00 WIB tidak diberikan
uang makannya. “Dosen itu kalau tidak sidik jari tidak dianggap hadir, otomatis
uang makannya pun tidak dicairkan,” katanya.
Terkait
hak menentukan anggaran apa saja yang hendak dikurangi, lanjut Wardija, tiap perguruan tinggi memiliki
otoritas masing-masing. Nantinya jumlah potongan itu dilihat dari total
anggaran, jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa. “Makanya tiap universitas
dipotongnya beda-beda, di UIN Bandung sendiri itu kena 15,5 miliar” jelasnya.
Imbas
pemangkasan anggaran pun menuai respons Direktur Pendidikan Tinggi Islam
(Diktis) Amsal Bakhtiar. Ia mengatakan, adanya pemangkasan APBN dikarenakan turunnya pendapatan pajak negara. “Ya, sekarang pendapatan pajak kan memang turun, sementara semua
anggaran negara itu asalnya dari pajak,” kata Amsal saat ditemui di kantornya, Senin
(19/9).
Atau,
kata Amsal bisa saja disebabkan keadaan ekonomi dunia sedang lemah, tak stabil.
Karenanya, pendapatan negara ikut turun.
Yayang Zulkarnaen
