Aksi
ini dilakukan untuk mendesak KPK agar mengusut tuntas kasus korupsi yang
melibatkan pejabat pemerintah di Tangsel. Massa yang tergabung dalam 10 aliansi
masyarakat itu berharap agar proses penegakan hukum di Tangsel tidak berjalan lambat.
Demikian itu agar Tangsel bebas dari korupsi.
Sejak
dipimpin Airin, Tangsel banyak terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
“Namun fakta di lapangan, kasus korupsi tersebut tidak ada tindak lanjut dari
KPK,” ujar Acho Ardiansyah, selaku juru bicara bicara dan koordinator umum dari
Tanggerang Public Tranfarancy watch (TRUTH).
Acho
menambahkan, kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Tangsel terstruktur
dan massif “Atas dasar itu, kami
menuntut KPK agar menuntaskan kasus korupsi yang ada di Tangsel,” ungkapnya.
Senada
dengan Acho, Jufri Nugroho, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Komisariat Pamulang mengatakan kasus korupsi
di Tangsel sudah terjadi sejak tahun 2012. Tak hanya itu, masyarakat pun banyak
mengeluh terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menurun. Padahal
dana Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD) Tangsel tahun 2015 mencapai dua triliun.
Jufri
pun menyayangkan hingga saat ini KPK belum memeriksa Airin dan menetapkannya sebagai
tersangka. “Kita berharap setelah aksi ini
KPK memeriksa Airin, karena sudah mendapat laporan dari masyarakat,”
tambahnya.
Selanjutnya,
aksi ini ditutup dengan penyerahan berkas bukti keterlibatan Airin dalam beberapa
kasus korupsi kepada Lembaga Pengaduan Masyarakat di dalam gedung KPK.
Demonstran berharap setelah penyerahan berkas tersebut, KPK segera memanggil dan
memeriksa Airin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Z
