Kisruh antara Komisi Pembrantasan Koupsi (KPK)
dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak kunjung usai. Sampai saat
ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin pemerintahan di Indonesia
lambat dalam menyelesaikan kisruh antara kedua institusi penegak hukum tersebut.
Hal tersebut diutarakan oleh Muhammad Nur Azami,
selaku Kordinator Aksi Lapangan dari Lingkar
Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI). Di
tengah riuh lalu-lalang kendaraan di jalan Ir. H. Juanda, tepatnya di depan halte Universitas
Islam Negeri (UIN) Jakarta, mereka
melakukan aksi mendesak Presiden Jokowi untuk segera
menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri.
Menurut Azami, pemerintah sebagai power of control dan Jokowi harus bertanggungjawab seratus persen
untuk mendamaikan dua lembaga penegak hukum tersebut. Di mana, stabilitas
demokrasi di negara ini harus terjaga demi menciptakan supremasi hukum yang
tegak dan kuat.
Dalam
aksi tersebut, ada empat tuntutan yang diminta. Pertama, agar seluruh
masyarakat mengawasi Nawa Cita yang dijanjian Jokowi menjelang Pemilihan
Presiden (Pilpres). Nawa Cita adalah sembilan program. Terlebih dalam poin ke
empat yang berbunyi, menolak negara lemah dengan
melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya.
Kedua,
mendesak pemerintah untuk segera membersihkan institusi KPK dan Polri dari
kepentingan partai politik. Sehingga, kedua institusi tersebut dapat
menjalankan tugasnya masing-masing. Ketiga, meminta agar segera menyelesaikan
agenda kedaulatann rakyat tanpa terhambat oleh kisruh antara KPK dan Polri.
Terakhir, mereka meminta Jokowi tegas dalam menyikapi masalah tersebut.
Sementara salah satu anggota aksi, Al Muzani Pulungan mengatakan,
sikap Presiden Jokowi menggagalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) merupakan sedikit titik terang. “Sayangnya,
upaya Jokowi belum mampu merealisasikan pemberantasan korupsi sesuai poin
keempad di Nawa Cita,” tutur Muzani, Rabu (18/2).
Senada dengan
Muzani, Sekretaris Jendral LS-ADI, Farhan Fuadi menjelaskan, Jokowi harus fokus
kepada program politik kerakyatan yakni menyejahterakan keadilan. Oleh karena
itu, kisruh kedua institusi tersebut harus dibenahi dan keduanya harus saling
menguatkan.
Ika Puspitasari
