Archive Pages Design$type=blogging

Indonesia Responsif Hadapi Bencana



Masyarakat dan pemerintah nampaknya belum menyadari kalau suatu hari akan menghadapi bencana. Sehingga bencana seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa serta kerugian materi tidak dapat dihindari. 


Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sugeng Triutomo. Menurut Sugeng, selama ini Indonesia masih bersifat responsif dalam menangani bencana. Artinya setelah terjadi bencana masyarakat dan pemerintah baru merasa tergagap-gagap bahkan bingung dalam menanganinya.


Berbagai cara pencegahan bencana seharusnya dianggap sebuah investasi. Menurutnya, latihan menghadapi bencana jangan disebut upaya pemborosan. “Seperti dianggap menghabiskan uang, Menteri Keuangan merasa eman-eman,” tandasnya, Senin (29/10).


Ia menambahkan, sebuah penelitian menyebutkan untuk menekan kerugian enam dolar pada upaya perbaikan pasca bencana, dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan satu dolar pada pra bencana.


Saat ini BNPB telah memiliki data lengkap mengenai pemetaan daerah-daerah rawan bencana dari 33 provinsi di Indonesia. Namun, detailnya ada di Pemerintah Daerah (Pemda). Sekarang seluruh kabupaten sudah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Komitmen Pemda dapat dilihat dari anggaran untuk BNPB,” ucapnya.


Sugeng menjelaskan mekanisme hubungan antara tiga lembaga BNPB, BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah terhubung secara online. Bila terjadi gempa, komputer pendeteksi yang sudah disertai sirine akan berbunyi di BMKG maupun BNPB. Setelah mengetahui letaknya, maka BNPB dan BPBD akan mengirimkan bantuan dan mengerahkan personil.


Bencana gempa bumi contohnya, Sugeng menuturkan, sampai saat ini belum bisa terdeteksi lebih dini atau sebelum terjadi gempa, karena alat atau instrumennya belum tersedia. BMKG baru bisa memberikan informasi setelah gempa terjadi.


Bagi Sugeng, alat yang dimiliki BMKG yang berjumlah 160 tidak cukup untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Jepang yang wilayahnya lebih kecil dari Indonesia, sudah memiliki alat lebih dari 1000. “Semakin rapat, maka semakin baik untuk mendeteksi bencana,” ujarnya.


Di sisi lain, Kepala Bidang Data dan Informasi, BMKG Wilayah II, Bambang Suryo Santoso menyangkal bahwa jumlah tersebut masih kurang. Menurutnya, BMKG sudah menjangkau seratus persen semua titik rawan bencana di Indonesia.


Titik-titik rawan bencana tersebut telah dijaga dan dipantau dengan fasilitas satelit teknologi broadband dengan sensor tanpa awak. Teknologi tersebut mampu mendeteksi segala jenis gelombang.


Suryo mengakui, teknologi yang dimiliki BMKG saat ini belum bisa mendeteksi gempa yang akan terjadi. Namun, setelah terjadi gempa tidak lebih dari lima menit dapat terdeteksi letaknya. Menurutnya, bila letak epicenter (pusat) gempa terjadi di lokasi yang jauh dari pantai, maka masyarakat masih mampu untuk menyelamatkan diri dari bahaya tsunami.


Untuk masalah gempa, menurut Suryo, BMKG dapat menginformasikan kepada masyarakat melalui saluran televisi. Tetapi, masih terjadi kesalahan di BNPB, karena BNPB hanya membangun Sumber 
Daya Manusia (SDM) saja, tidak diimbangi dengan pembangunan struktural. “BMKG alatnya sudah lengkap, BNPB belum ada alatnya,” ucap Suryo, Rabu (24/10).


Untuk menangkap informasi, BNPB belum memiliki alat. Berdasarkan penuturannya, BNPB hanya mengandalkan handphone sebagai alat penerima dan penyebar informasi sehingga terjadi keterlambatan. Seharusnya BNPB membangun sistem Digital Video Broadcasting (DVB) sebagai sarana komunikasi dengan BMKG.


Tugas dari BMKG sendiri adalah melakukan pengamatan, yang dibantu oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan universitas di daerah setempat. Kemudian melengkapi peralatan yang dibutuhkan yang disebut pembangunan struktural.


Selanjutnya BMKG memberikan data-data kepada BNPB mengenai daerah rawan bencana yang akan digunakan membuat pemetaan daerah rawan bencana oleh BNPB. Sehingga BNPB dapat menginformasikan kepada masyarakat, begitu juga bila terjadi bencana, BNPB yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ini yang disebut pembangunan kultural.


Cara menghindari bencana


Untuk mengantisipasi bencana, kata Suryo, masyarakat harus mengetahui cara evakuasi mandiri. Sehingga dengan mengerti dan mengamati kondisi alam, masyarakat bisa memahami gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Dan masyarakat juga paham untuk tidak membangun di tempat yang misalnya rawan longsor.


Karena Indonesia daerah rawan bencana, pun dengan konturnya yang rawan bencana.  Maka Suryo berharap, instansi lain dan masyarakat harus saling bantu. Dan masyarakat diharapkan dapat serta menjaga peralatan di daerah-daerah seperti tegit (alat ukur pasang surut), sirine, dan pelampung di laut yang dimiliki BMKG.


Sugeng menjelaskan, pada dekade abad lalu tahun 1990-2000, dunia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkampanyekan perubahan paradigma dalam menangani bencana dari responsif menjadi preventif.


Dari situlah timbul konsepsi tentang pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana itu adalah suatu upaya untuk melakukan pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman-ancaman bencana.


Terdapat dua cara untuk menghindari bencana. Pertama, manusia harus dijauhkan dari lokasi bencana, contohnya relokasi dari tempat berpotensi bencana. Kedua, bencananya yang “dipindahkan”, misalnya tidak membuat pabrik nuklir di pemukiman padat penduduk.


Bila kedua hal tersebut tidak mungkin dilakukan, kata Sugeng, ada cara terakhir yaitu mitigasi bencana atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Mitigasi ada dua macam. Pertama, mitigasi struktural dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Kedua, mitigasi non-struktural dengan memberikan penyuluhan dan cara-cara untuk menangani bencana.


Ia menganggap, dalam penanganan bencana, seharusnya yang diperkuat adalah masyarakat, karena yang terkena adalah mereka sendiri. “Penelitian di mana pun, 77% gempa Kobe ditangani oleh masyarakat dan 20% dari luar,” tuturnya.


Masyarakat yang rentan mengalami bencana harus diperkuat melalui penyuluhan agar memiliki tiga sikap utama yaitu awareness (peduli), knowlegde (tahu) dan komitmen. (Dewi Maryam)

COMMENTS

Name

cerpen Citizen Journalism english edition Kampusiana Komunitas Lapsus Laput majalah newsletter opini Pemira perjalanan puisi Resensi Buku Resensi Film Seni dan Budaya Sosok survei tabloid tustel wawancara
false
ltr
item
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA: Indonesia Responsif Hadapi Bencana
Indonesia Responsif Hadapi Bencana
https://2.bp.blogspot.com/-P4IEwZ0v77A/UPahaTIkiFI/AAAAAAAAAew/Y5diai5E9Y0/s400/Indonesia+Responsif+Hadapi+Bencana.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-P4IEwZ0v77A/UPahaTIkiFI/AAAAAAAAAew/Y5diai5E9Y0/s72-c/Indonesia+Responsif+Hadapi+Bencana.jpg
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA
http://www.lpminstitut.com/2013/01/indonesia-responsif-hadapi-bencana.html
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/2013/01/indonesia-responsif-hadapi-bencana.html
true
8610555321436781924
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago