Archive Pages Design$type=blogging

Pro-Kontra Revisi UU KPK



Anggota Badan Legislatif Nasional (Balegnas) DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan hal-hal mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang kerap kali menjadi permasalahan yang berkepanjangan di DPR. “Sejak saya berada di DPR tahun 1993 UU KPK selalu bermasalah,” ujarnya.

Sama halnya dengan draf revisi UU KPK No.30 tahun 2002 yang diajukan komisi III DPR, menuai pro dan kontra. Hal ini karena  dalam draf revisi tersebut terdapat beberapa poin yang dinilai berpotensi melemahkan KPK. Di antaranya, mekanisme penyadapan yang harus meminta izin terlebih dulu ke pengadilan, tahap penuntutan yang harus dikoordinasikan dengan kejaksaan, dan adanya dewan pengawas untuk KPK.

Sebelumnya, Pasal 6 huruf c berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ditegaskan kembali pada pasal 12 huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Namun, saat ini penyadapan yang dilakukan KPK harus melalui proses perizinan pengadilan dengan persetujuan ketua pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

Terkait permintaan izin tersebut, Didi menuturkan yang menjadi permasalahan jika hakim yang melakukan korupsi. Hal ini akan berdampak pada objektivitas hakim dalam memberikan izin penyadapan. Kendala lain jika harus melalui proses perizinan, menurut Didi yakni keamanan rahasia penyadapan. Ia mengkhawatirkan akan terjadi kebocoran berita.

Mengenai wewenang penuntutan KPK, dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi: Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam draf Revisi UU KPK yang diajukan ke Badan Legislatif DPR. Kata penuntutan dihapuskan. Dengan demikian, wewenang penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang telah diselidiki KPK, harus melalui tahap koordinasi dengan kejaksaan.

Mengenai poin tersebut Didi mengatakan, adanya penyidikan dan penuntutan tanpa dikoordinasikan dengan kejaksaan lebih efektif. Hal ini karena sudah banyak kasus-kasus yang masuk meja hijau hasil dari penuntutan KPK dan itu tidak perlu atas koordinasi kejaksaan.

Kompas edisi 11 November menuliskan, draf revisi UU KPK dewan pengawas diatur dalam Bab VA. Dengan bunyi, dewan pengawas adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Dewan tersebut juga dapat menggelar sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Di mana pelanggaran kode etik tersebut hasil penindaklanjutan dari pengaduan masyarakat. Kemudian hasil kerja dewan pengawas akan dilaporkan secara berkala kepada presiden.

Meski begitu, Didi dengan tegas menolak poin tentang pengawas untuk KPK. Menurutnya hal tersebut masih rancu.  Mulai dari siapa yang akan menjadi pengawas, siapa yang memilih dewan pengawas dan bagaimana pola kerja dewan pengawas bagi KPK.

Menurutnya dewan pengawas bisa menjadi subjektif.  Dikhawatirkan juga dewan pengawas yang terbentuk hanya sebagai alat bagi kepentingan pihak lain. “Jangan sampai menjadi kurir bagi kepentingan orang tertentu. Seolah-olah sedang mengawasi KPK, tapi ternyata hanya kepentingan pihak lain,”  ujarnya.

Didi mengatakan rekan-rekannya di DPR bersikukuh ingin merevisi undang-undang tersebut. Ia sendiri mengaku sepakat adanya perubahan UU KPK asalkan menuju pada penguatan KPK.

Namun, menurutnya ketiga pasal di atas yang akan menjadi bahan revisi DPR merupakan kekuatan dari KPK. Sehingga, keberadaan pasal tersebut sangat dibutuhkan lantaran saat ini kasus korupsi di Indonesia masih merajarela. “Mungkin di negara-negara lain yang korupsinya sudah minim pasal-pasal ini tidak perlu,” katanya.

Kinerja KPK lamban

Pendapat berbeda diungkap pakar hukum, Andi Hamzah. Ia mengatakan revisi UU KPK bukan mengenai pelemahan atau penguatan KPK. Andi menuturkan,  revisi tersebut tentang kejelasan undang-undangnya agar sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia. “Masih banyak yang harus dibenahi, namun bukan seperti yang ada di draf saat ini, ” tegasnya.

Menanggapi revisi tentang penyadapan, ia mengatakan penyadapan melanggar hak asasi manusia. Sehinggga harus ditegaskan penyadapan hanya boleh dilakukan untuk tindakan pidana khusus seperti terorisme, pelanggaran HAM, korupsi, perdagangan perempuan dan penculikan. Kemudian, pelaksanaannya harus dilaporkan pada hakim.

Andi juga mengatakan dalam UU KPK harus diperjelas, bahwa KPK seharusnya bisa menangkap, mendidik dan merekrut penyidik sendiri. “Terserah, boleh dari kejaksaan, insinyur pertanian, insinyur pertahanan atau polisi menurut keahlian masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya kinerja KPK selama ini terbilang lamban. Tugas utama KPK seharusnya mencegah korupsi, justru bukan setelah adanya korupsi lalu KPK menangkap koruptor. “70 % pencegahan, 30% penindakan,” jelasnya. Ia mengklaim hal tersebut tidak berjalan di KPK.

Ia pun menuturkan mestinya Indonesia sebaiknya banyak mencontoh Malaysia. Seperti adanya penuntut umum dan jaksa yang berada di naungan KPK. Namun, tanggung jawab tertinggi tetap di kejaksaan agung. “Namun penuntut umum harus dikontrol oleh jaksa agung,” katanya.

Namun, Ia mengatakan KPK Malaysia memuji lembaga KPK Indonesia yang independen.  Hal tersebut merupakan keistimewaan KPK, sebab KPK tidak tunduk terhadap siapapun. “Polisi saja ditangkap, mungkin nanti menteri bisa ditangkap,  bahkan  KPK tidak takut dengan presiden,” ujarnya. Ia mengusulkan ke depannya di setiap daerah terdapat lembaga pemberantasan korupsi.

Seminar yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta ini, dihadiri oleh pembicara dari Balegnas Didi Irawadi Syamsuddin, pakar hukum pidana Andi Hamzah. Acara diselenggarakan di teater lantai 2 Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan mengusung tema “Revisi UU KPK: Menuju perbaikan atau pelemahan!”

Dalam seminar ini seharusnya juga menghadirkan Abdullah Hehamahua selaku penasihat KPK. Namun karena berhalangan, tidak ada perwakilan dari pihak KPK dalam seminar tersebut. (Karlia Zainul)

COMMENTS

Name

cerpen Citizen Journalism english edition Kampusiana Komunitas Lapsus Laput majalah newsletter opini Pemira perjalanan puisi Resensi Buku Resensi Film Seni dan Budaya Sosok survei tabloid tustel wawancara
false
ltr
item
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA: Pro-Kontra Revisi UU KPK
Pro-Kontra Revisi UU KPK
https://1.bp.blogspot.com/-SDsiGCABMqQ/UPUD3OZPk7I/AAAAAAAAAOQ/2IZS-LW7j0s/s400/pro+kontra.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SDsiGCABMqQ/UPUD3OZPk7I/AAAAAAAAAOQ/2IZS-LW7j0s/s72-c/pro+kontra.jpg
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA
http://www.lpminstitut.com/2012/12/pro-kontra-revisi-uu-kpk.html
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/2012/12/pro-kontra-revisi-uu-kpk.html
true
8610555321436781924
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago