Perjuangan untuk Capai Keadilan

Dalam konstitusi Republik Indonesia, negara mejamin kehidupan rakyatnya. Namun, nyatanya pemerintah telah mengkhianati konstitusinya sendiri.  Mereka merebut paksa tanah yang menjadi tempat tinggal masyarakat dengan dalih kepentingan bersama.

Pengkhianatan konstitusi bangsa terbukti dengan adanya perlakuan semena-mena yang diterima keluarga Tabronih. Mereka dipaksa harus meninggalkan rumahnya. Padahal bangunan yang sudah lama ia tempati memiliki kejelasan di mata hukum. Surat dan sertifikat tanah pun menjadi bukti kelegalan atas bangunan tersebut.

Seolah tak memperdulikan kehidupan mereka, pemerintah tetap memaksa untuk mengosongkan dan meratakan rumah Tabronih. Padahal, rumah yang selama dua tahun mereka perjuangkan telah menjadi sumber kehidupan ekonomi keluarganya. Namun, saat ini kehidupan ekonomi keluarga Tabronih telah terganggu dengan tindakan semena-mena dari pemerintah demi memuluskan mega proyeknya.

Meski ada uang ganti rugi dari pemerintah setempat, namun jumlah uang yang diberikan tidak sepadan “Kami hanya diberikan uang ganti rugi sebesar Rp650 ribu per meter. Padahal tanah di daerah sini Rp3-4 juta per meter,” keluh Bambang Rizki, anak Tabronih yang juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Jakarta.

Dengan kondisi yang serba sulit, bagaimana kelurga Tabronih dapat melangsungkan hidupnya dengan tiga orang anak dan satu orang istri. Terlebih, anak-anaknya masih duduk dibangku sekolah dan butuh biaya yang tak sedikit. Karena pada realitanya, biaya kehidupan di kota sangat mahal.

Setelah membandingkan dengan realita yang ada, sontak keluarga Tabrani menolak mentah-mentah penawaran yang diajukan pihak pemerintah kota. Imbasnya, teror dan intimidasi pun kerap mereka terima. Mulai dari mendatangkan intel, ancaman melalui telepon, memadamkan listrik dan mengirim beberapa polisi ke kediaman Tabronih.

Mestinya, pengusuran yang ditujukan untuk membangun ruas jalan Dewi Sartika menuju Margonda Raya dan Arif Rahman Hakim dilaksanakan tahun lalu. Namun, pembangunan urung dikerjakan lantaran perjuangan keluarga Bambang dalam mempertahankan rumahnya.

Perjuangan keluarga Bambang terus berlanjut. Sampai ia mendatangi kantor serta rumah Walikota Depok untuk mengajukan banding dan negosiasi. Namun, hal tersebut tak digubris sedikit pun oleh walikota setempat.

Hal yang sama juga ia alami ketika menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok. Namun, Tidak ada sedikitpun tanggapan baik yang diterima. Justru, DPRD menyalahi keluarga Bambang. “Menurut DPRD harga Rp650 ribu sudah sesuai dan sudah final,” ucap Bambang kesal.

Sampai pada Rabu (7/11) pagi ini, Bambang dan kelurga tidak pernah berhenti memperjuangkan haknya. Meski, ratuasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mendatangai kddiamannya dan siap untuk membongkar rumah secara paksa.

Demi mempertahankan haknya, Bambang dan kelurga berusaha mengalangi penggusuran tersebut. Pada akhirnya, penggusuran rumah yang bertepat di Kampung Lio, Kecamatan Depok berakhir bentrok. Pukulan yang dilakukan petugas Satpol PP pun melayang ke tangan dan pipinya. Tak hanya Bambang, beberapa temanya yang juga ikut mempertahankan rumah Bambang pun ikut terkena sasaran arogansi petugas.

Suasana haru pun menyelimuti keluarga Bambang, tetangga serta beberapa kerabat yang menyaksikan langsung pengosongan rumah tersebut. Isak tangis keluarga Bambang semakin terdengar ketika gemuruh buldozer semakin dekat dan siap untuk meruntuhkan bangunan seluas 136 meter. “Saya hanya bisa menagis dalam hati. Saya mau ganti rugi yang sebnading dengan harga rumah saya,” seru Tabronih, sembari menahan tangis.

Sejam berlalu, rumah yang dulu berdiri kokoh kini hanya tinggal puing-puing sisa bangunan. Sampai bangunan telah hancur dan menyatu pada tanah, uang ganti rugi yang dijanjikan pihak pemerintah kota Depok pun belum juga sampai ke tangan Tabronih. (Nur Azizah)