Archive Pages Design$type=blogging

Agus Sudibyo: Perusahaan Pers Lindungi Wartawan!


Kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, terjadi kasus penganiayaan terhadap beberapa orang wartawan oleh aparat TNI AU. Kasus terjadi pada 16 Oktober lalu di Kabupaten Kampar, Riau. Seorang aparat berseragam menyerang beberapa wartawan yang tengah meliput peristiwa jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU.

Kasus ini hanya sebagian kecil saja yang ditayangkan media, sebelumnya masih banyak kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi, namun tidak mendapat sorotan publik. Berdasarkan data AJI dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.

Mulai tahun 2005 sebanyak 43 kasus, meningkat menjadi 75 kasus di tahun 2007 dan 95 kasus di tahun 2011. Pada tahun 2012 tercatat 67 kasus sampai dengan bulan Oktober, 58 kasus sampai bulan Juli dan 9 kasus di bulan Oktober. Terdiri dari kekerasan nonfisik yang berupa perusakan alat-alat liputan dan kekerasan fisik berupa penganiayaan hingga menyebabkan kematian.

Kebebasan pers bukan sekadar bebas memberitakan apapun, tetapi harus diiringi dengan keselamatan para pekerja pers. “Buat apa pers  bebas jika tidak selamat,” ujar Wahyu  Dhyatmika, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Selasa (30/10).

Penegak hukum tidak tegas

Wahyu mengatakan, faktor utama yang membuat kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat adalah penegak hukum yang tidak tegas. Alhasil, kasus-kasus yang serupa terulang kembali. Tidak diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelaku membuat wartawan mudah dilecehkan, “Seakan-akan nyawa wartawan itu murah,” tukasnya.

Perlindungan terhadap wartawan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Fita Faturakhmah, Kamis (1/11), Dosen Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memaparkan, sistem pers yang dianut Indonesia adalah bebas bertanggung jawab. Maksudnya, pers bebas tetapi tetap memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat.

Namun, selama ini terjadi kesalahan penafsiran pada sistem pers tersebut. Selama ini pemerintah menafsirkannya seperti “Pemerintah atau negara tidak mengintervensi media”.

Pemerintah, menurutnya, terkesan lepas tangan terhadap apapun yang terjadi pada media termasuk dalam menangani kekerasan terhadap wartawan. Alhasil, tindak kekerasan masih marak terjadi.

Fita menambahkan, lembaga etik seperti Dewan Pers harusnya memperoleh kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap media yang membiarkan pekerja persnya menjadi korban kekerasan atau langsung pada pelaku kekerasan.

Agus Sudibyo (1/11), Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers menjelaskan, pihak yang harus berada di garis terdepan saat melindungi pekerja pers adalah perusahaan persnya atau media tempat korban bekerja. Peranan Dewan Pers hanya sebagai fasilitator, dalam bidang advokasi dan pendanaan.

Dewan Pers baru-baru ini mengesahkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan pada  Jumat 2 November lalu. Pedoman ini berisi mekanisme baku dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan.

Pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan

Bekti Nugroho, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers memaparkan, kekerasan terhadap wartawan sebenarnya menjadi tanggung jawab Komisi Hukum Dewan Pers. Namun, selama ini Dewan Pers memang belum memiliki pedoman atau mekanisme baku dalam menangani kasus kekerasan (1/11).

Dewan Pers sebagai organisasi teratas yang merangkul organisasi profesi wartawan  merasa perlu membuat suatu mekanisme baku dalam penanganan kasus kekerasan. Karena, belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme penanganan masalah yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait.

Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pers. Pasalnya, jika terjadi kekerasan terhadap wartawan dan bukan Dewan Pers yang menanganinya tidak ada pendanaan yang benar. Pendanaan yang dimaksud dapat berupa asuransi jiwa untuk korban kekerasan dan keluarganya, juga biaya-biaya lain yang digunakan untuk penyelesaian kasus.

Dalam pedoman yang berisikan 25 poin, dijelaskan berbagai macam bentuk kekerasan, prinsip-prinsip penanganan kasus kekerasan, dan tanggung jawab dari berbagai organisasi pers terkait termasuk peranan perusahaan pers.

Poin 24 Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan dengan tegas menyatakan, setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui proses hukum.

Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari pelaku mendapatkan impunitas (keadaan tidak dipidana) yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.

Solidaritas media

Wahyu menjelaskan, untuk menekan angka kekerasan terhadap wartawan diperlukan solidaritas media. Media diharapkan dapat menekankan pemberitaan tentang pentingnya keselamatan wartawan dan mensosialisasikan nilai-nilai kebebasan pers pada masyarakat luas.

Bekti juga menambahkan, di negara-negara Eropa dan Amerika tindak kekerasan terhadap wartawan berjumlah sedikit, karena nilai-nilai kebebasan pers sudah menyatu dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut.

Masyarakat Indonesia sangat memerlukan tambahan wawasan tentang kemerdekaan pers dan keselamatan wartawan, agar tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap wartawan. Nilai-nilai tersebut paling tepat disosialisasikan melalui media massa.

Namun, tidak semua pemberitaan mengenai kekerasan tehadap wartawan bebas disiarkan. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan poin 21 menjelaskan, Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit proses evakuasi dan perlindungan korban.

Tanggung jawab perusahaan pers

Agus Sudibyo, menuturkan, perusahaan pers adalah pihak pertama yang harus memberikan perlindungan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan poin tujuh sampai sebelas.

Poin-poin tersebut menjelaskan peranan perusahaan pers dan langkah-langkah litigasi  (pendampingan menjalani proses hukum) dalam penanganan kasus. Poin delapan menyebutkan tanggung jawab perusahaan pers berupa, menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan proses pencarian fakta. Juga  berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum. (Nida Ilyas)

COMMENTS

Name

cerpen Citizen Journalism english edition Kampusiana Komunitas Lapsus Laput majalah newsletter opini Pemira perjalanan puisi Resensi Buku Resensi Film Seni dan Budaya Sosok survei tabloid tustel wawancara
false
ltr
item
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA: Agus Sudibyo: Perusahaan Pers Lindungi Wartawan!
Agus Sudibyo: Perusahaan Pers Lindungi Wartawan!
https://3.bp.blogspot.com/-8O_Bkl_fgf4/UPl4DkbdmSI/AAAAAAAAA9k/qK5frDldIyE/s400/kekerasan+terhadap+wartawan.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-8O_Bkl_fgf4/UPl4DkbdmSI/AAAAAAAAA9k/qK5frDldIyE/s72-c/kekerasan+terhadap+wartawan.jpg
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA
http://www.lpminstitut.com/2012/11/agus-sudibyo-perusahaan-pers-lindungi.html
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/2012/11/agus-sudibyo-perusahaan-pers-lindungi.html
true
8610555321436781924
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago