Pemimpin Nonmuslim, Bolehkah?

Persentase penduduk muslim yang mencapai 88,1 % dari keseluruhan penduduk Indonesia membuat bangsa ini berjuluk  negara dengan mayoritas penduduk muslim. Namun, dengan jumlah tersebut, Indonesia sebagai negara demokrasi semestinya tidak membiarkan adanya batasan terhadap etnik, suku, maupun ideologi tertentu untuk menjalankan kewajiban serta haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk  berpartisipasi dalam politik.

Tetapi yang terjadi dengan dominasi jumlah penduduk muslim yang ada, sistem demokrasi seringkali kurang memberi ruang kepada nonmuslim dalam dunia politik, utamanya menjadi seorang pemimpin. Bahkan, dengan basis pemilih muslim yang besar serta kecenderungan mereka  memilih pemimpin berdasarkan kesamaan ideologi, sang kompetitor muslim seringkali memanfaatkan sentimen agama untuk memenangkan pemilihan.

Dosen Antropologi Agama UIN Jakarta, Suparto mengungkapkan, kecenderungan sebuah komunitas memilih pemimpin berdasarkan solidaritas kesamaan agama memang masih sangat besar di Indonesia. Hal ini terjadi lantaran secara alamiah, aspek ideologi tersebut membuat seorang manusia memilih pemimpin yang dirasa mampu mewakili, memenuhi, serta merealisasikan keinginanannya.

“Solidaritas  ideologi mau tidak mau masih mewarnai masyarakat Indonesia. Terlebih, saat ideologi  dianggap sebagai faktor yang memungkinkan untuk menjadi pengikat emosional dalam mendukung pemimpin tertentu. Oleh karena itu, di Indonesia banyak orang yang memakai sentimen-sentimen agama sebagai upaya untuk  menggalang dukungan ketika mencalonkan,” tegas Suparto.

Meskipun tingkat emosional agama masih tinggi, Suparto menjelaskan, apabila intelektualitas masyarakat Indonesia semakin baik, memahami pluralitas, serta  mengerti cita-cita  bangsa untuk kesejahteraan bersama, maka muslim atau nonmuslim sudah tidak akan menjadi fokus utama dalam  memilih pemimpin. Sehingga, rasionalitas berdasar kapabilitas  dalam memilih otomatis akan terbentuk.

Suparto menekankan, kesewenangan pemimpin nonmuslim serta gagalnya ia mewakili aspirasi muslim pun tidak perlu ditakutkan. Karena bila mekanisme pemerintahan berjalan dengan baik, Indonesia sebagai negara demokrasi justru memberikan peluang besar kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengontrol tindakan pemimpin tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa kebebasan umat muslim dalam memilih pemimpin nonmuslim masih menjadi perdebatan hebat. Hal ini mengingat terdapat perbedaan  pemahaman perintah Tuhan kepada mereka. Menurut Suparto, pengertian secara kontekstual terhadap perintah Tuhan ini jelas mempengaruhi tingginya tingkat emosional terhadap agama, bahkan untuk beberapa kasus ini dijadikan alat oleh calon pemimpin untuk meraih dukungan.

Hal serupa dituturkan Mantan Dekan Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Jakarta, Amin Nurdin. Ia menuturkan, hukum mengenai pemimpin nonmuslim ini memang sangat bergantung kepada pemahaman orang dalam menafsirkan al-Quran. Namun ia menegaskan, berkaca pada ucapan Ali bin Abi Thalib,  lebih baik memilih pemimpin yang nonmuslim tetapi adil dan membawa perubahan ketimbang pemimpin muslim tapi tidak berkeadilan.

Amin menambahkan, sesungguhnya tidak ada ayat yang tegas menyatakan pemimpin umat Islam itu harus orang muslim. Tetapi ia berpendapat bila ayat serta ucapan Ali bin Abi Thalib ini dapat dijadikan patokan umat muslim dalam menentukan pemimpinnya.

Dalam perkataan tersebut sesungguhnya tersirat bahwa kalangan non mulim juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Asalkan, kriteria non muslim tersebut adalah seorang Ahl al-Kitab, yang berarti orang tersebut masih memiliki agama, percaya adanya Tuhan dan kitabnya. Amin menjelaskan, berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin harus adil dan transformatif . 

Di zaman Abbasiyah pun, nonmuslim menjadi penerjemah teks-teks Yunani untuk umat muslim. “Hal terpenting, seorang pemimpin itu harus berpikir untuk kesejahteraan negara itu sendiri. Islam itu universal, untuk itu dalam memilih pemimpin pun umat muslim seharusnya mempertimbangkan kredibilitas seseorang yang juga berdasarkan kriteria universal. Seperti, kemampuan seorang pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan serta keamanan,” tegas Amin.

Pemimpin dalam Kacamata Politik

Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin semestinya memiliki kapasitas leadership. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN, Burhanuddin Muhtadi menuturkan, saat ini Indonesia sedang membutuhkan pemimpin transformatif yang mampu  menginspirasi masyarakatnya, memiliki visi intelektual serta memiliki pertimbangan yang kokoh. Dengan begitu, pemimpin tersebut dapat menjadi sosok pemimpin ideal, terlepas dari faktor kepercayaannya.

Dari segi politik pun sebenarnya tidak ada perundang-undangan yang melarang nonmuslim menjadi pemimpin di negeri ini. Burhanuddin menegaskan, dalam undang-undang (UU) pemilihan presiden ataupun legislatif tidak terdapat limitasi kepada pemimpin nonmuslim untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan begitu, nonmuslim mempunyai hak yang sama dengan umat muslim untuk memimpin.

Kesempatan nonmuslim untuk maju serta dicalonkan oleh sebuah  parpol pun terbuka lebar. Burhanuddin menjelaskan, secara keseluruhan parpol di Indonesia itu bersifat rasional. Mereka akan mempertimbangkan kredibilitas dan popularitas kandidat tersebut.

“Jadi, tidak masalah bagi sebuah parpol untuk mengusung calon pemimpin nonmuslim asalkan calon tersebut mampu menunjukan popularitas, kapabilitas, integritas, serta kredibilitas yang tinggi sehingga ia bisa diterima oleh masyarakat,” tegas Burhanuddin. 

Tetapi meski nonmuslim memiliki hak yang sama untuk mencalonkan, Burhanuddin menegaskan, kesempatan nonmuslim untuk terpilih memang cukup sulit, lantaran secara faktual lebih dari 88 % penduduk Indonesia itu muslim. Terlebih, hal ini juga dipengaruhi kecenderungan pemilih Indonesia untuk memilih pemimpin berdasarkan kesamaan identitas agama.

Burhanuddin menambahkan, sesorang dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah akan mempunyai kecenderungan lebih besar untuk memilih berdasarkan kesamaan agama, kesamaan etnik,  serta kesamaan gender. Lain halnya dengan seorang yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, mereka akan cenderung lebih rasional dalam menentukan pemimpin.

“Jadi dalam jangka pendek atau setidaknya sampai tahun 2014, sulit untuk pemimpin nonmuslim memenangkan pemilihan dengan skala nasional, khususnya pemilihan taraf presiden. Ini memang fakta sosiologis yang sepertinya sulit diterima, tetapi secara faktual, data riset maupun survei menunjukan kecenderungan ke arah sana,” jelas Direktur Komunikasi Publik, Lembaga Survei Indonesia tersebut.

Menurut Burhanuddin, ini bukanlah kasus pertama di negara demokrasi. Sebelumnya,  Amerika setelah 200 tahun lebih berdemokrasi juga baru memiliki satu presiden yang beragama Katolik, yakni John F. Kennedy. Selebihnya, presiden Amerika mayoritas beragama Kristen Protestan. “Kecenderungan ini pun masih mencapai tahap Amerika yang pada dasarnya memiliki tingkat intelektualitas serta pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Terlepas dari kecenderungan pemilih Indonesia secara umum, Burhanuddin menegaskan, baginya dalam memilih pemimpin untuk memerintah bangsa ini ke depan, dibutuhkan rekam jejak seorang pemimpin yang baik, apapun agamanya. Dan ukuran rasional untuk seorang pemimpin ini adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin. 

Lebih lanjut, menurutnya, hal terpenting pemimpin tersebut punya kemampuan, kapasitas,  kompetensi dan integritas sebagai pemimpin yang baik, itu pun bisa  datang dari satu agama dan agama yang berbeda. “Kita bukan sedang memilih imam shalat, melainkan kita sedang memilih pemimpin,” tandasnya.

Adea Fitirana