Kontroversi RUU Kamnas

Forum diskusi LS-ADI gelar aksi teatrikal dalam rangka tolak RUU Kamnas di depan gedung DPR RI, Rabu (3/10)

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) mendapat penolakan dari berbagai kalangan di Indonesia. Mulai dari masyarakat, LSM, pakar politik hingga beberapa anggota dewan turut keberatan dengan adanya RUU Kamnas. Pasalnya, ada beberapa poin dalam RUU tersebut yang dianggap berpotensi mengebiri demokrasi dan seakan-akan mengembalikan Indonesia ke jaman Orde Baru.

Menurut Anggota dewan pakar RUU Kamnas yang sekaligus Direktur Institut Kebajikan Publik, Andar Nubowo mengatakan, adanya RUU Kamnas akan menimbulkan masalah baru. Ia melihat, adanya otoritas dan militerisasi dewan keamanan akan menimbulkan sektor keamanan seperti Orde Baru.

Seperti yang tercantum dalam pasal 17 dan 54, tentara dan badan intelijen berhak mengamankan siapa saja yang dikategorikan mengganggu keamanan negara. “Dengan adanya otoritas seperti itu, dengan mudah seseorang dicap, diawasi bahkan ditangkap dengan alasan mengganggu keamanan,” tutur Andar yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Jakarta, Minggu (14/10).

Andar menambahkan, adanya RUU ini, berarti akan mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat. “Jelas-jelas ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan pilar demokrasi,” tegasnya.

Senada dengan Andar, Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) juga menolak lahirnya UU Kamnas. Salah satu forum diskusi mahasiswa asal Ciputat menilai, jika RUU tersebut disahkan mereka khawatir kehidupan militer akan masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat sipil, seperti rezim Soeharto.

“RUU Kamnas akan mengancam kehidupan kritis dan tradisi demokrasi masyarakat sipil seperti, jurnalis, petani, buruh, dan mahasiswa,” jelas Saiful ketika melakukan aksi teatrikal, menolak RUU Kamnas di depan gedung DPR RI, Rabu (3/10).

Sistem keamanan seperti itu akan mengekang demokrasi sehingga masyarakat tidak dapat mengekspresikan pendapatnya dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi, menurut Saiful, dalam RUU Kamnas, terlihat jelas misi utamanya yakni, mengamankan seluruh pembangunan nasional dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan, demi mengundang investasi.

Hal tersebut seperti yang tercantum pada misi pasal 20 poin 3, UU Kamnas nantinya digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Dengan menggunakan terminologi UU Kamnas, maka ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap pembangunan nasional pasti disebut sebagai ancaman keamanan nasional.

Saiful menilai, hal ini kemudian berimbas pada penjabaran definisi ancaman nasional, dan sangat berpihak untuk kepentingan investor asing. Dalam Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP31), eksplorasi sumber daya alam dan energi di seluruh negeri ini akan dikuras habis-habisan oleh investor asing.“Untuk memuluskan MP3EI, maka dibuatlah RUU Kamnas,” ungkap Saiful.

Sedangkan menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin selaku pihak dari perwakilan pemerintah mengatakan, UU Kamnas dibuat bukan untuk mengembalikan sistem pemerintahan pada jaman Orde Baru, yakni sistem militerisasi. UU tersebut, kata dia, diikat berdasarkan prinsip penegakan hukum yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan supremasi sipil.

“Saya tegaskan, pertama, UU ini sudah diikat oleh prinsip penegakan hukum, HAM dan suplemasi sipil. Kedua, UU kamnas tidak mengatur secara teknis. Tetapi, memberi arahan strategis,” tegasnya usai diskusi fraksi PKB yang bertajuk Menegakkan Supremasi Sipil dan Kedaulatan NKRI dalam RUU KAMNAS, di Gedung DPR RI, Selasa (9/10).

Namun, menurut Andar, masih banyak poin dalam RUU Kamnas yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum. Malah cenderung menguntungkan satu pihak saja, yakni, dewan keamanan dan para pengusaha yang bermain di dalamya.

Menurut Andar, RUU ini harus dibatalkan jika isinya tidak sesuai dengan sistem HAM, demokrasi, dan supremasi sipil. “Sebaiknya RUU Kamnas direvisi dan dikaji ulang karena masih terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi dan pilar demokrasi,” papar Andar. (Nur Azizah)