Judul : Sekuritisasi Papua, Implikasi Pendekatan
Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua
Penulis : Al Araf, Anton Aliabbas, Bhatara Ibnu Reza,
Cahyadi Satriya, Ghufron Mabruri, Jaky Nurhasya, Junaidi Simun, Muchamad Ali
Safa’at, dan Poengky Indarti
Penerbit : Imparsial Press
Tahun
terbit : Juni 2011
Halaman : xxxii+364 Halaman
ISBN : 979-97695-22-x
Permasalahan
yang terjadi di Papua, seperti gerakan separatisme adalah permasalahan bersama
bangsa Indonesia yang harus diselesaikan dengan mekanisme resolusi konflik yang
berkeadilan.
Oleh karena
itu, beragam operasi meliter (sekuritisasi) telah dan sedang dilakukan di Papua
guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Akan tetapi, seiring
berjalannya waktu, pendekatan keamanan sering kali hanya menciptakan siklus
kekerasan yang kemudian bermuara pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Inilah
sebabnya tim Imparsial (bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki
pelanggaran HAM di Indonesia) yang terdiri dari Al Araf, Anton Aliabbas,
Bhatara Ibnu Reza, Cahyadi Satriya, Ghufron Mabruri, Jaky Nurhasya, Junaidi
Simun, Muchamad Ali Safa’at, dan Poengky Indarti memlaporkan hasil
penelitiannya yang berjudul Sekuritisasi Papua, Implikasi Pendekatan Keamanan
Terhadap HAM di Papua.
Dalam
buku ini, Tim Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor menggambarkan
keberadaan oprasi militer yang justru semakin memperparah keadaan Papua.
Seperti yang terjadi pada pemberantasan gerakan seperatisme. Dengan dalih
menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aparat keamanan Indonesia
melakukan penganiayaaan terhadap warga papua.
Penganiayaan
tersebut terjadi di kabupaten Puncak Jaya. Dalam laporan Al Araf CS,
terdapat dua peristiwa penyiksaaan. Pertama, terjadi pemukulan dengan helm
serta tendangan terhadap beberapa warga sipil. Kadua, penyiksaan dengan
menyundut kemaluan seseorang yang sedang di intrograsi.
Dalam
buku setebal 364 ini, TNI membela diri dengan menjelaskan bahwa kekerasan yang
terjadi bukan karena membenci warga Papua. Melainkan untuk melindungi Republik
Indonesia dengan membasmi semua orang yang tergabung dalam gerakan seperatisme
di Papua.
Laporan
penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya TNI untuk membela dan menjaga
keutuhan NKRI dengan menggunakan pendekatan keamanan dan militer telah
menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti ancaman, pembunuhan, teror,
penyiksaan, kekerasasan, dan lain-lain.
Pada
laporannya, tim imparsial tidak hanya memaparkan konflik yang terjadi saja.
Namun, mereka juga mencoba memberikan solusi yang dianggap baik dalam menangani
kasus ini. Mereka merekomendasikan bahwa Sebaiknya pemerintah melakukan
desekuritisasi, seperti pengurangan aparat militer di Papua, Penarikan pasukan
non-organik, dan penghapusan pos-pos militer di wilayah pemukiman sipil.
Selain itu pendekatan penyelesian konflik secara damai, Pemerintah lebih
mengedepankan penegakan hukum dengan menempatkan polisi sebagai garda terdepan,
dan tetap menghormati HAM karena sekuritisasi tidak akan menyelesaikan konflik
di tanah Papua.
Kehadiran
sekuritisasi Papua memberikan gambaran umum tentang kebijakan militer di Papua.
Dengan membaca laporan ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman secara garis
besar bagaimana TNI memandang dan memperlakukan orang-orang Papua.
Oleh
sebab itu, laporan ini perlu dibaca terutama oleh orang papua dan pemerintah
pusat, termasuk TNI agar mereka dapat bersama-sama menetapkan langkah kongkrit
dalam mengatasi konflik di Papua. Laporan ini juga bagus dibaca oleh para
pengambil kebijakan keamanan, khususnya berkaitan dengan kebijakan militer dan
implikasinya terhadap HAM di Papua.
Buku
yang diterbitkan oleh Imparsial Press dapat dibaca oleh semua golongan karena
bahasanya ringan dan mudah dipahami. Akan tetapi, buku ini tidak luput dari
kekurangan. Banyak singkatan asing kemiliteran yang menyulitkan pembaca. Selain
itu, kecondongan penulis pada satu pihak membuat tulisan menjadi tidak
berimbang. (Nur Azizah)
