Archive Pages Design$type=blogging

Menanti Langkah Tanggap Atasi Urbanisasi Pasca Lebaran


Langkah tanggap harus direalisasikan menyusul kota Jakarta yang masih menjadi kota megapolitan berdaya tarik bagi sejumlah masyarakat urban (pendatang). Citra Jakarta yang seolah tak pernah pudar sebagai penyaji kesempatan meraih kemapanan rupanya berhasil menarik puluhan ribu jiwa untuk mempertaruhkan nasibnya di kota megah ini. Terbukti dari membludaknya penduduk Jakarta setiap tahunnya, utamanya ketika arus balik pasca lebaran terjadi.

Tak kurang dari 50.000 jiwa penduduk luar Jakarta bahkan dari luar Pulau Jawa membanjiri Jakarta dan siap mengadu peruntungan di kota ini setiap musim lebaran berakhir. Berdalih ingin mencari penghidupan yang lebih baik, para pengadu nasib ini tak segan untuk meninggalkan kampung halaman mereka dan turut serta ke Jakarta dengan sanak saudara di saat arus balik lebaran. Oleh sebab itu, selalu terjadi penambahan berkali lipat pada jumlah pemudik saat arus balik ke Jakarta.

Di Indonesia, fenomena tahunan ini seperti telah mendarah daging. Tak dapat terelakkan bila kurang tersedianya lahan pekerjaan di desa merupakan salah satu pendorong utama bergulirnya urbanisasi tahunan pasca lebaran. Sudah naluriah bila setiap manusia mendambakan penghidupan yang lebih baik, dan ketika lingkungannya tidak lagi mendukung maka wajarlah jika mereka merantau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Kesenjangan yang membentang terlalu lebar antara desa dan kota yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta,  tak pelak menyulut keinginan penduduk desa untuk hijrah ke kota. Bagaimana tidak, dengan hanya menengok fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) di Jakarta yang dapat membangun rumah mewah di kampungnya, dapat terbayangkan apa yang ada di benak penduduk desa bahwa betapa kota dapat memakmurkan setiap warganya.

Bila dilihat sekilas mata, jumlah 50.000 pada tahun 2011 ini bukanlah angka yang fantastis untuk sebuah fenomena urbanisasi, ditambah lagi jumlah ini sudah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2003 yang sempat menginjak angka 204.830 jiwa. Namun jumlah ini tetaplah besar dan tidak sesuai dengan 661,52 km2 luas wilayah Jakarta yang saat ini telah disesaki oleh hampir sepuluh juta jiwa.

Langkah serius harus segera direalisasikan pemerintah untuk menghentikan arus urbanisasi tahunan ini karena bukan hanya tentang ibukota yang telah semakin padat, namun angka urbanisasi juga kerap menimbulkan permasalahan baru untuk ibukota yang telah penuh sesak ini.

Sebagian besar dari mereka yang hijrah ke Jakarta tidaklah memiliki skill yang mumpuni untuk memajukan Jakarta bahkan dirinya sendiri. Dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki ini, banyak dari mereka yang memutuskan untuk melakukan pekerjaan kasar karena kiranya mustahil bila segenap kantor-kantor besar di Jakarta mau mempekerjakan mereka. Tanpa segan, mereka menjajal berbagai macam pekerjaan, dari buruh serabutan, gepeng, hingga preman jalanan.

Dengan ini, masalah urbanisasi sudah menginjak pada ranah keamanan ibukota. Tidak dapat disangkal, kurangnya skill yang medukung serta kesediaan lapangan kerja mampu memicu tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta. Tuntutan mendulang rezeki di ibukota tidaklah sirna dari harapan pelaku urbanisasi hingga segala cara pun mampu ditempuh.
MP3E1, sebuah solusi ampuh?

Dalam menanggulangi segala kemungkinan, sejauh ini beberapa langkah telah dilakukan pemerintah. Diantaranya,  himbauan untuk tidak membawa sanak saudara ketika arus balik tiba, operasi yustisi, hingga yang teranyar ialah program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3E1).

Namun tidak berhenti sampai disitu, langkah pemerintah dalam mengatasi urbanisasi tahunan ini pun perlu dikritisi lantaran seringkali tidak sesuai dengan substansi permasalahan yang ada. Seperti halnya pada himbauan untuk tidak membawa sanak saudara. Hal ini jelas bukan merupakan langkah yang tepat dan bijaksana dalam mengatasi permasalahan mengakar dan telah bercabang ini. Himbauan yang digalakkan pemerintah mungkin hanya mampu meredam namun bukanlah solusi.

Hal ini terjadi lantaran selama masih adanya kesenjangan yang tercipta antara desa dan kota, masih besar kemungkinan untuk penduduk desa menjajal nasibnya ke kota meskipun tidak memiliki skill yang mumpuni. Karena apabila berkaca pada fenomena gepeng, sesungguhya hal ini memantik citra baru bahwa tidaklah harus memiliki skill mumpuni untuk dapat mapan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di kota.

Citra itu telah memperparah keadaan karena fenomena yang terjadi sekarang ini adalah anggapan orang-orang desa bahwa di kota, khususnya Jakarta, uang akan dengan mudah didapat dengan cara apapun. Lain halnya bila mereka terus berada di desa. Dengan usaha maksimal pun terkadang untung yang mereka dapat tidak sebanding dengan lelah yang tercipta lantaran instabilitas ekonomi di desa.

Metode himbauan inilah yang harus dirubah sebab telah melenceng dari akar permasalahan yang sebenarnya. Mestinya pemerintah tanggap dalam menstabilkan dan menggerakan perekonomian dan pembangunan di daerah. Bukan hanya perkantoran atau ladang perekonomian, namun kualitas dan infrastruktur pendidikan pun harus ditingkatkan demi mengoptimalisasi sumber daya manusia yang ada.

Langkah lainnya ialah operasi yustisi yang digelar secara berkala pada setiap tahunnya. Operasi yustisi ialah razia terhadap tanda pengenal, baik kartu tanda penduduk (KTP) ataupun paspor. Namun, seringkali hal ini tidak tepat sasaran lantaran terkadang hanya memeriksa sejumlah rumah kos yang ada di kota besar.

Dikutip dari Kompas.com, Purba Hutapea,  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Selasa (11/10/2011) mengungkapkan, sasaran operasi yustisi mengarah pada rumah-rumah kontrakan dan tempat indekos. Lantas bagaimana dengan kaum urban yang masih belum memiliki tempat bernaung dan menjadi tuna wisma di Jakarta?

Sejumlah kaum urban terlewatkan dari tindak operasi ini. Pasalnya dapat diketahui bila hanya kaum urban yang telah cukup mapanlah yang mampu menyewa tempat kontrakan dan indekos. Sementara sebagian besar lainnya justru tidak terhiraukan, sehingga operasi yustisi kependudukan ini dapat dikatakan tidak berdampak dam belumlah mampu untuk mengatasi ledakan urbanisasi setiap tahunnya.

Langkah ketiga ialah penggalakan program MP3E1 yang telah berlangsung sejak Mei 2011. MP3E1 merupakan sebuah konsep percepatan pembangunan di wilayah daerah. Kehadiran konsep ini otomatis akan mengerahkan kekuatan pusat dan daerah untuk saling bahu-membahu dalam mendorong kemajuan suatu daerah.

Dalam hal ini otonomi daerah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk membangun sebuah daerah yang maju dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan alam yang ada. Dengan begitu lapangan pekerjaan dapat tersedia dan masyarakatnya pun dapat melek pengetahuan. Inilah yang sesungguhnya sesuai dengan substansi permasalahan urbanisasi saat ini.

Ibarat tidak akan ada asap apabila tidak ada api, masalah membludaknya urbanisasi ke perkotaan pun dapat sangat diminimalisir atau bahkan terhapuskan apabila daerah pedesaan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, metode ini sebetulnya merupakan sebuah konsep nyata yang akan tepat sasaran apabila dilakukan dengan optimal.

Namun sejatinya konsep pemerataan pembangunan ini bukanlah yang pertama, dahulu di  zaman orde baru Repelita sempat digemborkan namun pada kenyataannya hingga kini meledaknya angka urbanisasi belum juga bisa teratasi. Konsep yang fantastis pun pada akhirnya memerlukan penggerak yang konsisten mengaplikasikannya.

Untuk itu dengan seiring berjalannya program percepatan MP3E1 ini, diharapkan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dapat bersinergi demi mewujudkan percepatan pembangunan desa. Bukan menjadi tumpang tindih, namun seharusnya kesempatan emas ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya serta oleh pemerintah pusat untuk tanggap mengawasi otonomi daerah yang diberlakukan.

Langkah tanggap dan tegas pemerintah yang sekarang sedang dinantikan menyusul konsep matang yang telah tersedia demi mewujudkan minimalisasi angka kaum urban di Jakarta serta pemerataan pembangunan desa dan kota. Konsep yang ada seolah hanya sedang menunggu untuk direalisasikan oleh sebab itu pemerintah harus mengambil langkah cepat, dan bukan hanya imbauan semata.

Adea Fitrana, Mahasiswi semester 4, Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sastra Inggris, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

COMMENTS

Name

cerpen Citizen Journalism english edition Kampusiana Komunitas Lapsus Laput majalah newsletter opini Pemira perjalanan puisi Resensi Buku Resensi Film Seni dan Budaya Sosok survei tabloid tustel wawancara
false
ltr
item
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA: Menanti Langkah Tanggap Atasi Urbanisasi Pasca Lebaran
Menanti Langkah Tanggap Atasi Urbanisasi Pasca Lebaran
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA
http://www.lpminstitut.com/2012/08/menanti-langkah-tanggap-atasi.html
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/2012/08/menanti-langkah-tanggap-atasi.html
true
8610555321436781924
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago