Archive Pages Design$type=blogging

HAM Bernafas Kapitalisme



Entah berapa banyak lagi solusi yang ditawarkan untuk mencapai cita-cita “Negara merdeka”. Yang jelas, masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, ramai gugatan sepi tanggapan.

Masih segar diingatan kita kasus yang menimpa warga Mesuji, Provinsi Lampung, kasus sengketa lahan sawit seluas 1533 ha antara warga setempat dengan PT. Sumber Wangi Alam yang berakhir dengan tragedi pembantaian terhadap petani tak bersenjata.

Tindakan ini tidak pernah oleh Negara disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Malah di tengah situasi duka, aparat masih menjalankan kriminalisasi kepada warga yang menjadi korban. Yang menjadi pertanyaan karena keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justeru bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan yang bersangkutan. Polisi pun dengan mudah memuntahkan peluru ke arah masyarakat tanpa mengikuti  Standar Oprasional Prosedur (SOP). Tidak mungkin polisi Indonesia tega membunuh saudara sebangsanya jika tidak diiming-imingi uang oleh perusahaan tersebut.

Bukan hanya polisi, badan pertahanan juga memiliki andil besar dalam kasus ini. Seharusnya departemen tersebut melakukan pengawasan ke lokasi dan memberikan respon cepat ketika terdapat pengaduan oleh warga, bukannya sibuk menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) dan mengabaikan sengketa.

Demikian pula dengan Komnas HAM, warga Desa Sritanjung melapor kepada Komnas HAM sejak Baharudin Lopa masih menjabat. Namun, apa yang diadukan sepi tanggapan. Ketiga lembaga yang seharusnya dapat mengayomi masyarakat yang tertindas justeru melawan arah, mereka lebih memihak kepada perusahaan yang berkuasa.

Selain kasus Mesuji, ada pula pelanggaran HAM yang sudah 6 tahun terakhir belum menemukan titik kejelasannya. Pemerintah tidak tegas terhadap perusahaan yang pertama kali membuat kebocoran dalam pengeboran minyak sehingga menyebabkan lumpur panas keluar dari perut bumi. Akibat ketidaktegasan itulah masalah meluas hingga banyaknya penduduk Sidoarjo yang harus kehilangan tempat tinggal.


Berpihak pada yang berkuasa

Sebagai insan yang melek media, tentu kita semua tahu akan kejadian pilu yang terjadi di Mesuji dan Sidoarjo. Sengketa dan pengeboran lahan malah berbuntut petaka. Merujuk pada apa yang pernah dikemukakan Karl Marx dalam teorinya bahwa dalam ekonomi kapitalis terdapat dua kelas sosial. Pertama adalah kaum kapitalis atau borjuis sebagai kaum pemilik modal. Kedua adalah kaum buruh atau proletar yang tidak memiliki modal.

Benang merah yang menjadi penghubung dari kasus yang terjadi di Mesuji, Sidoarjo atau mana pun adalah di setiap tempat tersebut selalu ada perusahaan yang berkepentingan di area milik masyarakat.

Perusahaan dianalogikan sebagai kaum kapitalis, sementara warga dianalogikan sebagai kaum proletar. Dari situlah konflik kepentingan antara kaum kapitalis dan proletar terjadi. Konflik pun bertambah parah dengan adanya keterlibatan aparat penegak hokum yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat malah menjadi “centeng” pemilik kekuasaan.

Sebut saja pada kasus lumpur lapindo, pemerintah sengaja melemahkan diri untuk mengusut kasus lumpur panas Sidoarjo. Lagi-lagi karena pemerintah lebih berpihak pada pemilik Lapindo Brantas Ins, Aburizal Bakrie. Kekayaan serta kekuasaan yang dimilikinya membuat pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Akibatnya, Pelanggaran HAM terus terjadi dan Negara terkesan menjual Hak Asasi Warga Sidoarjo ke Lapindo Brantas Ins.


Yang penting mencari keuntungan

Ciri yang paling mudah dikenali dari kapitalisme adalah hasrat untuk mengeruk lalu mengakumulasikan kapital atau keuntungan materi. Karena akumulasi itulah yang membuat kapitalisme lestari. Perusahaan sebagai agen-agen diciptakan dengan naluri tersebut. Bahkan jika diperlukan, apapun akan dilakukan untuk menjamin terjadinnya proses akumulasi kapital tersebut.

Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Mesuji dan Sidoarjo adalah dalam rangka memastikan agenda untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada kasus Mesuji, ketersediaan lahan yang luas untuk produksi kelapa sawit mengabaikan persoalan status tanah dan melupakan hak warga.

Dalam kasus Mesuji untuk dapat menjalankan misinya, perusahaan harus berkuasa atas alat produksi dan sumber daya. Agar dapat menguasai semua itu perusahaan harus memiliki alat yang efektif, yaitu kelompok dan institusi yang memiliki senjata, sekaligus menganut nilai-nilai yang membenarkan pengunaan kekerasan.

Dalam kasus ini kekerasan dinilai sebagai cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Kekerasan juga diberi nilai dalam maskulinitas “jawara” dalam memenangkan sebuah pertarungan atau kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan merupakan alat untuk menjaga atau melestarikan struktur kapital dalam masyarakat, tempat sang “jawara” tinggal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan secara sengaja digunakan oleh perusahaan untuk menjaga dan melestarikan struktur yang menopang kapitalisme yang hierarkis dan menindas. Satu hal yang mereka pikirkan, yakni mendapat keuntungan.

Kemiskinan alasan utama

Kemiskinan membuat mereka dengan mudah ditindas atau seseorang tertindas karena pihak lain yang lebih kaya. Dari kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konglomerat dengan mudah menindas rakyat kecil dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki. Apalagi kebanyakan korban berasal dari keluarga yang berekonomi rendah atau miskin.

Dengan alasan inilah kaum kapital dengan mudah mempermainkan, mengeksploitasi, dan melecehkan HAM kaum proletar.

Padahal dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, jelas dikatakan bahwa  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Maka dari itu, semua orang wajib untuk menghormati, menghargai dan melindungi HAM tanpa melihat status ekonomi, ras, agama, suku seseorang.

Nur Azizah, Mahasiswi Semester 2, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasii, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


COMMENTS

Name

cerpen Citizen Journalism english edition Kampusiana Komunitas Lapsus Laput majalah newsletter opini Pemira perjalanan puisi Resensi Buku Resensi Film Seni dan Budaya Sosok survei tabloid tustel wawancara
false
ltr
item
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA: HAM Bernafas Kapitalisme
HAM Bernafas Kapitalisme
http://2.bp.blogspot.com/-RFGNvHVZ5Mw/UPfyX42mBHI/AAAAAAAAAys/q3eP3NmgI3w/s400/evans-blog-kapitalisme-perfilman-indonesia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RFGNvHVZ5Mw/UPfyX42mBHI/AAAAAAAAAys/q3eP3NmgI3w/s72-c/evans-blog-kapitalisme-perfilman-indonesia.jpg
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA
http://www.lpminstitut.com/2012/07/ham-bernafas-kapitalisme.html
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/2012/07/ham-bernafas-kapitalisme.html
true
8610555321436781924
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago