Archive Pages Design$type=blogging

Pantaskah Indonesia Bergelar Negara Kepulauan?

Luas wilayah perairan Indonesia yang mencapai 75% dari keseluruhan wilayah negara, membuat bangsa ini secara geografis pantas bergelar negara kepulauan. Wilayah perairan Indonesia yang berluas 5,9 juta km ini dipenuhi kekayaan hewani, migas serta garis pantai sepanjang 95.181 km yang tersedia untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata, perdagangan, dan sektor lainnya oleh sekitar 200 juta penduduk Indonesia.

Namun yang terjadi saat ini, Indonesia bak si empunya sebidang lahan strategis yang sayangnya lemah mendayagunakan serta  mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Inilah yang terjadi di Indonesia kini. Luasnya wilayah perairan justru menjadi pedang tajam yang menghantui perairan negeri ini, khususnya di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan laut lepas dan batas laut milik sejumlah negara tetangga. Pada titik inilah, lemahnya pertahanan dapat menjadikan luasnya wilayah perairan sebagai hujaman menusuk untuk kedaulatan negeri ini.

Terbukti dari terenggutnya Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia. Hal ini nyata merepresentasikan lemahnya pertahanan Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan lautnya bahkan kedaulatan negaranya. Ditambah lagi dengan tingginya tingkat kriminalitas di sepanjang wilayah perbatasan laut Indonesia.

Penyelundupan kayu ilegal, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, perompakan, lolosnya kapal nelayan asing hingga illegal fishing pun menjadi bagian dari serentetan persoalan pelik yang mengintai pertahanan perairan di batas laut Indonesia saat ini. Hal ini tentu mengundang pertanyaan mengingat tahta kepulauan negara ini. Sesungguhnya sudah pantaskah Indonesia menyandang gelar kepulauan?

Laksma TNI Desi Albert Mamahit, Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Waasrena KASAL) mengatakan, instansinya telah bekerja maksimal dalam mengamankan perairan negeri ini.

Menurutnya, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL), sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perbatasan laut, selalu berusaha mengoptimalisi penjagaan perbatasan demi mencegah deretan kasus ilegal yang akan mengambil aset negara.

Mamahit menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki 150 kapal perang untuk seluruh wilayah laut Negara Kesatuan Rapublik Indonesia (NKRI) serta 200 kapal patroli kecil untuk seluruh wilayah Indonesia yang ditempatkan di setiap pangkalan yang ada.

Angka tersebut memang belum menginjak jumlah ideal yang berkisar 300 kapal patroli untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun, menurutnya dengan keterbatasan kapal yang dimiliki oleh TNI-AL itu,  pihaknya tetap melakukan patroli sesuai dengan daerah operasi yang dianggap paling rawan berdasar peta kerawanan wilayah.

“Jumlah itulah yang baru bisa diberikan oleh negara, memang tidak bisa patroli di semua wilayah. Harus diakui bila ada saja yang lolos dari pengawasan,” ujar Mamahit.

Tidak hanya patroli yang dilakukan oleh pihak TNI-AL saja. Mamahit menambahkan, TNI-AL juga mengadakan patroli terkoordinasi dengan sejumlah negara tetangga terkait wilayah perbatasan laut dengan negara-negara tersebut. Menurut keterangannya, hal ini ditujukan untuk mencegah kriminalitas di batas perairan negara Indonesia dengan negara lain, seperti praktik penyelundupan kayu ilegal, perdagangan wanita, penyelundupan obat-obatan terlarang dan kasus  lainnya.

Namun pada saat dikonfirmasi mengenai mengapa hal ini masih saja terjadi ketika TNI-AL sudah maksimal, Mamahit menjelaskan bahwa sebetulnya TNI-AL hanyalah salah satu bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya semua sistem harus terkoordinasi demi memberantas kriminalitas di batas laut negara kita.

Mamahit memberikan perumpaan mengenai kasus penyelundupan kayu ilegal. Baginya,  TNI-AL hanyalah gerbang terakhir bagi pengamanan laut negara kita. Oleh karena itu TNI-AL tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kasus ini. Karena untuk melakukan penyelundupan kayu, hal itu dilakukan melalui proses berkesinambungan dari hutan hingga batas perairan.

“Harus pula dipastikan sistem pengamanannya dari hutan, pelabuhan hingga mengapa kayu tersebut dapat lolos masuk ke kapal. Jadi kami tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena itu melalui proses dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan tanggung jawab kami adalah ketika kapal itu mulai berlayar dari pelabuhan. Itu pun kami sudah sering melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan tersebut,” jelas Mamahit.

Senada mengenai hal ini, Y. Paonganan, Direktur Eksekutif Indonesian Maritime Institute (IMI) menyatakan, memang bentuk kriminalitas seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal itu harus ditangani melalui akarnya terlebih dahulu.

Namun, terlepas dari hal itu, dia menyatakan, ketidakseriusan pemerintah juga merupakan salah satu faktor mengapa kriminalitas di wilayah perbatasan ini tidak kunjung usai. Menurutnya, hal ini terbukti dari belum rampungnya penetapan garis perbatasan di beberapa titik perairan negara.

Paonganan menjelaskan, hal ini penting lantaran “zona abu-abu” yang diciptakan telah mengakibatkan saling klaim perbatasan antar negara terjadi, sehingga sangat dimungkinkan adanya kriminalitas bahkan terenggutnya wilayah perairan Indonesia.

Belum lagi armada kapal Indonesia yang membuat TNI-AL kesulitan dalam menjaga perairan. Dia menjelaskan, saat ini Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam tua dengan luas wilayah sedemikian luas. Jumlah ini cukup mengejutkan bila kita bandingkan dengan Singapura yang memiliki 6 armada.

Dia menambahkan, saat ini Indonesia belum mencurahkan perhatiannya secara optimal terhadap laut. Ini bisa dilihat dari anggaran yang belum memenuhi untuk penyediaan aset pengamanan laut serta kebijakan Indonesia yang hanya berpusat pada pengembangan daratan saja.

“Sesungguhnya ada Rp7600 triliun jika kita kita mau mengoptimalkan laut sebagai potensi bahari yang luar biasa. Hanya saja, pada saat ini pemerintah tidak bisa membaca peta bahwa jelas tergambar 75% negara kita terdiri dari perairan. Seharusnya kebijakan negara banyak melibatkan laut, namun yang terjadi saat ini justru pemerintah terlalu berkonsentrasi dengan pengembangan daratan saja,” tandasnya.

Adea Fitriana

COMMENTS

Name

cerpen Citizen Journalism english edition Kampusiana Komunitas Lapsus Laput majalah newsletter opini Pemira perjalanan puisi Resensi Buku Resensi Film Seni dan Budaya Sosok survei tabloid tustel wawancara
false
ltr
item
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA: Pantaskah Indonesia Bergelar Negara Kepulauan?
Pantaskah Indonesia Bergelar Negara Kepulauan?
https://2.bp.blogspot.com/-sc8lBxQmlq4/UPKoKfT1RRI/AAAAAAAAACo/m_1X7zetdqg/s400/pulau+sipadan+sumber+www+flobamor+com.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-sc8lBxQmlq4/UPKoKfT1RRI/AAAAAAAAACo/m_1X7zetdqg/s72-c/pulau+sipadan+sumber+www+flobamor+com.jpg
LPMINSTITUT.COM - UIN JAKARTA
http://www.lpminstitut.com/2012/06/pantaskah-indonesia-bergelar-negara.html
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/
http://www.lpminstitut.com/2012/06/pantaskah-indonesia-bergelar-negara.html
true
8610555321436781924
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago